Puluhan warga Banyuwangi penolak tambang masih menata deru jantung mereka dan terus berjuang melawan terik panas matahari hingga derasnya hujan. Warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Tolak Tambang tersebut melakukan Aksi Kayuh Sepeda dari Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menuju Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, dimulai pada hari Sabtu, (15/02/2020).

Aksi tersebut bertujuan mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Bumi Suksesindo (PT.BSI) dan PT.Damai Suksesindo (PT.DSI) di wilayah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Aksi Kayuh Sepeda sejauh 300 kilometer tersebut diikuti sedikitnya oleh 30 puluh warga. Mereka sekaligus akan menyerahkan ribuan tanda tangan penolakan pertambangan yang berasal dari warga Sumberagung dan sekitarnya kepada Gubernur Khofifah.

Ditemui saat singgah di Pondok Pesantren Asshiddiqi Putri (PP Ashri) Jember, salah satu peserta aksi turut menyuarakan pendapatnya. “Sejak ada perusahaan tambang, ekonomi kami turun drastis. Warga sudah tidak bisa melaut karena ikan mati tercemar limbah dari pertambangan. Mau bertani juga tidak bisa karena airnya sudah tidak ada. Sekarang dalam satu keluarga sudah timbul gesekan. Apalagi dengan warga yang tidak bersaudara dekat,” terang Siwi Lestari (42), pedagang ikan asal Desa Sumberagung, Banyuwangi, Minggu (16/02/2020).

Perempuan paruh baya itu mengaku telah membulatkan tekadnya untuk mengikuti Aksi Kayuh Sepeda demi bertemu Gubernur Khofifah. Menurut Siwi, aktivitas penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu tak hanya menyebabkan kerusakan ekologis seperti tercemarnya muara sungai hingga laut di wilayah Pesanggaran. Namun juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luar biasa bagi warga setempat. Gesekan antar warga juga terjadi sebab sebagian warga bekerja sebagai karyawan tambang.

“Pak Anas (Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas) tidak pernah mau peduli dengan rakyatnya, terutama kami rakyat (Dusun) Pancer. Jangankan menemui kita waktu demo, kita undang saat acara petik laut saja, dia tidak pernah mau datang. Beda kalau yang mengundang perusahaan,” keluh Siwi kepada awak media.

Sebelum aksi ini, Siwi dan puluhan warga Desa Sumberagung telah melakukan aksi tolak tambang dengan memasang tenda perjuangan sejak 7 Januari 2020 lalu di Dusun Pancer. Pemasangan tenda tersebut merupakan bentuk penolakan warga atas kedatangan brimob dan tim PT.BSI yang saat itu akan melakukan penelitian di Gunung Salakan, tak jauh dari Gunung Tumpang Pitu yang telah lebih dulu ditambang.

“Luasan konsesinya  4.900 hektare. Tapi untuk izin yang sekarang akan ditambang di Gunung Timpang Pitu sekitar 900 hektare. Sementara untuk Gunung Salakan masih belum keluar izinnya, masih penelitian. Mumpung masih penelitian, kami menolak! Karena dari Gunung Tumpang Pitu kami mendapatkan contoh krisis sosial ekologi,” papar Utsman A. Halimy, aktivis yang mendampingi warga.

Menurut Utsman, Gunung Tumpang Pitu maupun Salakan memberikan manfaat ekologis untuk masyarakat di kaki gunung. Antara lain sebagai pusat mata air yang mampu mencukupi kebutuhan pertanian dan konsumsi rumah tangga. Di sanalah sebagian besar penduduk, khususnya kaum perempuan, mencari beberapa tanaman obat-obatan herbal secara turun temurun.

Sejak beroperasi mulai tahun 2012, kegiatan industri pertambangan oleh dua anak perusahaan PT.Merdeka Copper Gold Tbk tersebut mengakibatkan ragam krisis sosial-ekologis dan sejumlah persoalan keselamatan ruang hidup rakyat yang terus meningkat di Desa Sumberagung dan 4 desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu dampak yang membekas dalam benak warga Desa Sumberagung dan sekitarnya adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Selain telah merusak sebagian besar kawasan pertanian warga, bencana lumpur tersebut juga telah menimbulkan beberapa persoalan pelik lainnya. Seperti dampak kerusakan pada kawasan pesisir Pantai Pulau Merah. Warga menemukan sejumlah fakta rusaknya beberapa jenis kerang, ikan dan biota laut yang mulai menghilang.

Menurut warga, sejumlah kelompok binatang seperti monyet dan kijang juga turun memasuki lahan pertanian akibat kerusakan habitat. Tak hanya itu, beberapa sumur milik warga pun mulai mengalami kekeringan yang diduga karena adanya penurunan kualitas lingkungan. Gunung Tumpang Pitu juga sekaligus menjadi benteng alami bagi perkampungan nelayan di pesisir Teluk Pancer dari ancaman angin Tenggara yang terkenal ganas pada musim-musim tertentu.

Tak hanya itu, bagi warga keberadaan Gunung Tumpang Pitu juga berfungsi sebagai benteng utama terhadap bahaya ancaman gelombang tsunami. Sebagaimana pernah dicatat, pada tahun 1994 gelombang tsunami menyapu kawasan pesisir Pancer dan merenggut nyawa sedikitnya 200 orang. Bagi warga, keberadaan Gunung Tumpang Pitu dan gunung-gunung sekitarnya saat itu mampu meminimalisasi angka jumlah korban.

Menurut data Jaringan Masyarakat Tolak Tambang,  PT.BSI mengantongi izin IUP Operasi Produksi di Gunung Tumpang Pitu dan sekitarnya, di Desa Sumberagung berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012. Izin tersebut melingkupi luas 4.998,45 Ha dan berlaku hingga 25 Januari 2030.

Sementara IUP Eksplorasi PT.DSI diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.P2T/83/ 15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018. Atas putusan tersebut PT.DSI telah memperoleh penambahan jangka waktu atas IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan dalam IUP yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas 6.558,46 Ha. IUP Eksplorasi oleh PT.DSI tersebut berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.

Warga berharap, Aksi Kayuh Sepeda ini akan didengar oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan bermuara pada keputusan dicabutnya IUP PT.BSI dan PT.DSI di wilayah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, warga juga berharap adanya pemulihan kawasan yang telah rusak demi kelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana di kawasan Gunung Tumpang Pitu.